Dipublikasikan: 5 November 2025
Terakhir diperbarui: 5 November 2025
Dipublikasikan: 5 November 2025
Terakhir diperbarui: 5 November 2025
Raymond Kelvin Nando — Welfarisme adalah ideologi dan teori etika sosial yang menekankan bahwa kesejahteraan (welfare) individu merupakan tujuan utama kebijakan moral, sosial, dan politik. Dalam pandangan ini, baik buruknya suatu tindakan, kebijakan, atau sistem sosial ditentukan oleh sejauh mana hal tersebut meningkatkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Welfarisme menjadi fondasi moral bagi negara kesejahteraan (welfare state) dan berbagai kebijakan sosial modern yang berorientasi pada keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif.
Daftar Isi
Welfarisme berasal dari kata welfare yang berarti kesejahteraan. Dalam konteks etika dan filsafat politik, ia merujuk pada pandangan bahwa kesejahteraan individu adalah satu-satunya hal yang memiliki nilai intrinsik, sedangkan semua hal lain bernilai sejauh mendukung kesejahteraan tersebut.
“The goodness of a state of affairs depends solely on the welfare of individuals within it.”
— John Broome, Weighing Goods: Equality, Uncertainty, and Time (1991), p. 23
Dengan demikian, welfarisme tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga kerangka evaluatif bagi kebijakan publik dan teori keadilan sosial.
Welfarisme menegaskan bahwa kesejahteraan manusia adalah satu-satunya ukuran kebaikan moral. Semua institusi sosial, kebijakan, dan tindakan moral harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu.
“Welfarism holds that individual well-being is the ultimate measure of moral and social value.”
— Amartya Sen, On Ethics and Economics (1987), p. 45
Pandangan ini menolak pendekatan yang menilai tindakan berdasarkan tradisi, status, atau kewajiban sosial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan yang dihasilkan.
Dalam politik, welfarisme menuntut adanya pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan redistributif seperti pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan bantuan sosial.
“Social justice is realized when the basic structure of society maximizes the welfare of the least advantaged.”
— John Rawls, A Theory of Justice (1971), p. 75
Hal ini melahirkan konsep welfare state, di mana negara berperan aktif dalam menjamin kesejahteraan warganya.
Welfarisme modern tidak hanya mengukur kesejahteraan melalui pendapatan atau utilitas, tetapi juga melalui kualitas hidup, kebebasan, dan kesempatan aktual.
“Well-being is not merely a matter of utility but of real freedoms to achieve valuable states of being.”
— Amartya Sen, Development as Freedom (1999), p. 36
Dengan demikian, kesejahteraan menjadi konsep multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan moral.
Beberapa kritik menyebut bahwa welfarisme terlalu menekankan hasil akhir (kesejahteraan) dan mengabaikan prinsip keadilan prosedural atau hak individu.
“Welfarism fails when it neglects the moral separateness of persons.”
— Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (1974), p. 33
Kritik ini melahirkan teori alternatif seperti deontologi dan libertarianisme yang lebih menekankan hak dan kebebasan individu daripada hasil kolektif.
Utilitarianisme adalah bentuk khusus dari welfarisme yang menilai kesejahteraan berdasarkan jumlah kebahagiaan terbesar, sementara welfarisme secara umum mencakup berbagai pendekatan terhadap kesejahteraan, termasuk kebebasan dan kemampuan individu.
Tidak. Banyak pemikir welfaris seperti Amartya Sen dan John Rawls justru menekankan bahwa kebebasan adalah bagian integral dari kesejahteraan.
Penerapan welfarisme tampak dalam program jaminan sosial, subsidi pendidikan, perlindungan kesehatan universal, dan kebijakan redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.