Raymond Kelvin Nando — Sektarianisme adalah ideologi atau sikap sosial yang menekankan loyalitas eksklusif terhadap suatu kelompok, sekte, atau aliran tertentu, disertai dengan penolakan terhadap pihak lain yang dianggap berbeda atau menentang. Dalam konteks politik maupun agama, sektarianisme sering muncul sebagai bentuk fanatisme yang membatasi kerja sama lintas kelompok dan memperkuat perpecahan sosial. Fenomena ini dapat muncul dalam berbagai ranah — agama, politik, etnisitas, bahkan ideologi — di mana identitas kelompok menjadi dasar utama penilaian moral dan sosial terhadap individu lain.
Daftar Isi
Pengertian Sektarianisme
Sektarianisme dapat diartikan sebagai paham atau praktik sosial yang menempatkan kepentingan dan keyakinan suatu kelompok tertentu di atas kepentingan umum, disertai dengan diskriminasi atau permusuhan terhadap kelompok lain.
“Sectarianism is a form of social identity that prioritizes the interests of one’s sect over the collective good.”
— Michael D. Driessen, Religion and Democratization (2014), p. 27
Sektarianisme tidak hanya berkaitan dengan konflik antaragama, tetapi juga mencakup polarisasi ideologis dan politik di masyarakat modern.
Tokoh Sektarianisme
Sektarianisme bukanlah ideologi yang dikembangkan oleh satu tokoh tertentu, melainkan fenomena sosial yang dikaji oleh berbagai pemikir, seperti:
- Max Weber — membahas bagaimana etika dan identitas keagamaan dapat memengaruhi tindakan sosial dan struktur kekuasaan.
- Karl Marx — menganggap sektarianisme sebagai bentuk kesadaran palsu (false consciousness) yang menghalangi solidaritas kelas.
- Hannah Arendt — menyoroti bahaya fanatisme kelompok dan eksklusivitas ideologis terhadap demokrasi.
- Michael D. Driessen — mengkaji hubungan antara sektarianisme agama dan proses demokratisasi di dunia modern.
Prinsip dan Gagasan Utama Sektarianisme
Identitas Kelompok sebagai Dasar Loyalitas
Salah satu prinsip utama sektarianisme adalah penekanan ekstrem terhadap identitas kelompok sebagai ukuran nilai, kebenaran, dan solidaritas.
“In sectarian societies, belonging to the group becomes more important than the truth itself.”
— Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (1951), p. 243
Dalam kondisi seperti ini, individu dinilai bukan berdasarkan tindakan atau ide, tetapi pada afiliasi kelompoknya.
Polarisasi dan Konflik Sosial
Sektarianisme memperkuat batas-batas sosial dan memicu polarisasi antara ‘kami’ dan ‘mereka’. Ini sering kali menjadi sumber konflik politik maupun kekerasan sosial.
“Sectarian divisions, once politicized, can become self-perpetuating cycles of mistrust and retaliation.”
— Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (2011), p. 88
Fenomena ini dapat menghambat proses demokratisasi dan memperlemah solidaritas sosial antarwarga.
Eksklusivitas Ideologis
Sektarianisme menolak pluralitas ide dan menuntut keseragaman pandangan di dalam kelompok, sering kali disertai dengan represi terhadap kritik internal.
“The sectarian mind seeks purity, not truth.”
— Max Weber, Economy and Society (1922), p. 411
Akibatnya, sektarianisme cenderung mengarah pada dogmatisme yang menutup ruang dialog dan inovasi sosial.
Manipulasi Politik Identitas
Dalam ranah politik, sektarianisme sering dimanfaatkan oleh elit kekuasaan untuk memperkuat legitimasi melalui politik identitas dan pembelahan sosial.
“Elites use sectarian identity not as a reflection of society, but as a tool to control it.”
— Bassel F. Salloukh, The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (2015), p. 52
Hal ini memperkuat ketimpangan dan memperdalam konflik horizontal antarwarga.
FAQ
Apa perbedaan antara sektarianisme dan fanatisme?
Fanatisme mengacu pada keyakinan ekstrem terhadap suatu ide atau nilai, sedangkan sektarianisme menitikberatkan pada loyalitas kelompok dan penolakan terhadap pihak luar.
Mengapa sektarianisme dianggap berbahaya bagi demokrasi?
Karena sektarianisme mengikis rasa kebersamaan dan memperkuat konflik identitas, yang pada akhirnya menghambat kompromi dan dialog publik.
Bagaimana cara mengurangi sektarianisme di masyarakat?
Dengan memperkuat pendidikan inklusif, dialog antaragama atau antarideologi, serta kebijakan politik yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua kelompok.
Referensi
- Arendt, H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & Company.
- Driessen, M. D. (2014). Religion and Democratization: Framing Religious and Political Identities in Muslim Societies. Oxford: Oxford University Press.
- Haddad, F. (2011). Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity. London: Hurst & Company.
- Salloukh, B. F. (2015). The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon. London: Pluto Press.
- Weber, M. (1922). Economy and Society. Tübingen: Mohr Siebeck.