Dipublikasikan: 3 November 2025
Terakhir diperbarui: 3 November 2025
Dipublikasikan: 3 November 2025
Terakhir diperbarui: 3 November 2025
Raymond Kelvin Nando — Realisme merupakan suatu pandangan filsafat dan ideologi politik yang menekankan bahwa tindakan manusia, terutama dalam ranah politik dan hubungan internasional, harus didasarkan pada kenyataan objektif, bukan pada idealisme moral atau cita-cita utopis. Dalam realisme, kekuasaan, kepentingan nasional, dan keseimbangan menjadi kunci utama untuk memahami perilaku politik negara dan individu.
Daftar Isi
Secara umum, realisme adalah pandangan yang berfokus pada kenyataan konkret, menolak pandangan idealis tentang moralitas atau utopia, dan menilai dunia politik sebagai arena kompetisi kekuasaan.
“The strong do what they can and the weak suffer what they must.”
— Thucydides, History of the Peloponnesian War (431 BCE), Book V, p. 89
Dalam politik, realisme melihat negara sebagai aktor rasional yang berjuang mempertahankan kepentingannya di tengah sistem internasional yang anarkis. Pandangan ini menolak gagasan bahwa moralitas universal dapat diterapkan secara konsisten dalam politik kekuasaan.
Realisme berpandangan bahwa setiap negara bertindak demi kepentingan nasionalnya sendiri, yang biasanya berfokus pada keamanan, kekuasaan, dan kelangsungan hidup. Moralitas sering kali dikorbankan demi tujuan strategis.
“Interest defined in terms of power.”
— Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (1948), p. 5
Dalam konteks ini, keputusan politik bukan didasarkan pada idealisme moral, tetapi pada kalkulasi rasional untuk mempertahankan posisi dan kekuatan negara.
Bagi kaum realis, sifat dasar manusia cenderung egoistis dan berambisi untuk menguasai. Karena itu, politik tidak bisa dilepaskan dari konflik dan kompetisi.
“In the state of nature, the life of man is solitary, poor, nasty, brutish, and short.”
— Thomas Hobbes, Leviathan (1651), p. 89
Dari pandangan ini lahirlah keyakinan bahwa kekuasaan adalah alat kontrol terhadap kekacauan yang timbul dari sifat dasar manusia itu sendiri.
Realisme menilai bahwa stabilitas politik internasional hanya dapat dijaga jika terdapat keseimbangan kekuatan antarnegara, sehingga tidak ada satu pihak yang mendominasi sepenuhnya.
“The best guarantee of peace is a balance of power that prevents hegemony.”
— Kenneth Waltz, Theory of International Politics (1979), p. 118
Keseimbangan ini bersifat dinamis dan sering dicapai melalui aliansi, diplomasi, atau bahkan perang terbatas.
Kaum realis menganggap bahwa moralitas tidak dapat menjadi panduan absolut dalam politik, karena setiap tindakan politik bergantung pada konteks kekuasaan dan kepentingan.
“Political realism refuses to identify the moral aspirations of a particular nation with the moral laws that govern the universe.”
— Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations (1948), p. 10
Dengan demikian, realisme menolak pandangan moralistik dan idealis yang mencoba menilai politik dari sudut pandang universal.
Realisme internasional berpijak pada asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas tertinggi di atas negara-negara berdaulat. Dalam kondisi ini, setiap negara harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan hidup.
“The structure of international politics compels states to act in ways they otherwise would not.”
— Kenneth Waltz, Theory of International Politics (1979), p. 91
Pandangan ini menjelaskan mengapa konflik, perang, dan persaingan menjadi fenomena yang terus berulang dalam sejarah manusia.
Tidak sepenuhnya. Realisme tidak menolak moralitas, tetapi menempatkannya di bawah pertimbangan kepentingan dan kekuasaan. Moralitas harus realistis dan relevan dengan kondisi nyata politik.
Idealisme percaya bahwa politik harus diarahkan oleh nilai moral universal dan hukum internasional, sedangkan realisme melihat kekuasaan dan kepentingan nasional sebagai faktor utama dalam tindakan politik.
Ya. Dalam konteks seperti perang, diplomasi, dan perebutan sumber daya, realisme tetap menjadi kerangka analisis utama dalam memahami kebijakan luar negeri dan keamanan nasional.