Amartya Kumar Sen

Raymond Kelvin Nando — Amartya Kumar Sen adalah seorang filsuf moral, ekonom, dan pemikir politik kontemporer yang dikenal luas melalui kontribusinya terhadap teori keadilan, kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran lintas disiplin antara filsafat dan ekonomi, terutama karena keberhasilannya mengkritik pendekatan utilitarian dan ekonomi kesejahteraan tradisional, serta mengembangkan pendekatan kapabilitas (capability approach) yang menempatkan kebebasan manusia sebagai inti dari keadilan dan pembangunan. Pemikirannya telah membentuk arah kebijakan publik global, studi pembangunan, serta diskursus filsafat politik modern.

Biografi Amartya Kumar Sen

Amartya Kumar Sen lahir pada 3 November 1933 di Santiniketan, Benggala Barat, India, sebuah lingkungan intelektual yang erat dengan tradisi pendidikan Rabindranath Tagore. Pengalaman masa kecilnya, termasuk menyaksikan kemiskinan ekstrem dan kelaparan di India, sangat memengaruhi arah pemikirannya di kemudian hari. Sen menempuh pendidikan di Presidency College, Kolkata, sebelum melanjutkan studi ke Trinity College, University of Cambridge, di mana ia mendalami ekonomi dan filsafat.

Karier akademik Sen mencakup posisi penting di berbagai universitas ternama, termasuk University of Delhi, London School of Economics, University of Oxford, dan Harvard University, tempat ia menjabat sebagai Lamont University Professor. Pada 1998, Sen dianugerahi Hadiah Nobel dalam Ilmu Ekonomi atas kontribusinya dalam ekonomi kesejahteraan, khususnya analisis tentang kelaparan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Selain sebagai akademisi, Sen juga terlibat aktif dalam diskursus kebijakan global dan pernah menjabat sebagai Master of Trinity College, Cambridge.

Pemikiran Amartya Kumar Sen

Keadilan

Sen menolak gagasan bahwa keadilan dapat ditentukan hanya melalui desain institusi ideal atau prinsip normatif tunggal. Baginya, pertanyaan kunci keadilan adalah perbandingan kondisi nyata: apakah suatu keadaan lebih mengurangi ketidakadilan dibanding keadaan lain. Karena itu, keadilan bersifat evaluatif dan kontekstual, bukan final dan tertutup.

Ukuran evaluasi keadilan terletak pada kemampuan nyata individu untuk mencapai cara hidup tertentu, bukan pada sumber daya atau utilitas yang dimiliki. Capability menunjuk pada himpunan kemungkinan hidup yang benar-benar terbuka bagi seseorang. Functioning adalah realisasi konkret dari salah satu kemungkinan tersebut. Ketidakadilan muncul ketika pilihan hidup yang bernilai secara manusiawi tertutup oleh kondisi sosial, ekonomi, atau politik, meskipun secara formal hak atau sumber daya tersedia.

Perbedaan manusia menjadi faktor normatif utama. Variasi kondisi fisik, sosial, dan lingkungan membuat konversi sumber daya menjadi kehidupan bermakna tidak pernah seragam. Kesetaraan sumber daya atau pendapatan karenanya tidak relevan sebagai ukuran keadilan, karena mengabaikan kerentanan struktural dan kebutuhan khusus. Keadilan menuntut perhatian pada kemampuan aktual, bukan keseragaman distribusi.

Sen juga menolak prinsip prioritas tunggal seperti maksimisasi utilitas atau prinsip perbedaan Rawls. Ia menggantinya dengan penalaran publik dan penilaian jamak. Tidak ada daftar kapabilitas yang sah secara universal tanpa proses diskursif. Penentuan apa yang penting secara moral harus terbuka terhadap debat, bukti empiris, dan pertimbangan lintas budaya.

Dimensi kebebasan bersifat ganda: kebebasan sebagai tujuan (kemampuan memilih kehidupan bernilai) dan kebebasan sebagai sarana (mekanisme politik, transparansi, dan akuntabilitas). Ketiadaan kebebasan politik bukan hanya pelanggaran hak, tetapi faktor penyebab ketidakadilan material, karena menutup koreksi sosial terhadap kegagalan kebijakan.

Secara metodologis, teori ini menolak model keadilan tertutup dan sempurna. Ia beroperasi melalui perbandingan parsial, pengurangan ketidakadilan yang jelas, dan keputusan berbasis alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Keadilan bukan keadaan final, melainkan proses korektif berkelanjutan.

Pembangunan Keberlanjutan

Dalam kerangka Amartya Sen, pembangunan keberlanjutan tidak dipahami sebagai keseimbangan teknokratis antara ekonomi, lingkungan, dan sosial, melainkan sebagai persoalan perluasan kebebasan manusia lintas generasi. Pembangunan dianggap gagal jika pertumbuhan hari ini mempersempit kemampuan manusia di masa depan untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Keberlanjutan dinilai dari apakah kapabilitas dasar dapat dipertahankan dan diwariskan. Yang dipertahankan bukan tingkat konsumsi atau stok sumber daya semata, tetapi kebebasan nyata manusia untuk hidup sehat, aman, berpengetahuan, dan mampu berpartisipasi dalam keputusan kolektif. Kerusakan lingkungan menjadi masalah keadilan karena secara langsung menggerus kemampuan generasi sekarang dan mendatang, terutama kelompok yang paling rentan.

Sen menolak pendekatan pembangunan yang mengorbankan kebebasan demi efisiensi jangka pendek. Ketika eksploitasi sumber daya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi memperlemah kesehatan, keamanan pangan, atau stabilitas ekologis, maka pembangunan tersebut secara normatif cacat. Keberlanjutan menuntut agar pilihan pembangunan hari ini tidak menutup pilihan hidup esensial di masa depan.

Dimensi intergenerasional tidak diselesaikan melalui kalkulasi utilitas agregat, tetapi melalui penilaian normatif atas ketidakadilan yang dapat diprediksi. Generasi masa depan diperlakukan sebagai subjek moral yang kapabilitasnya harus dipertimbangkan dalam keputusan saat ini. Ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk menunda tindakan ketika risiko kehilangan kapabilitas bersifat serius dan tidak dapat dipulihkan.

Peran demokrasi dan penalaran publik menjadi sentral. Keberlanjutan tidak dapat ditentukan oleh indikator teknis saja, karena nilai tentang kehidupan yang layak bersifat terbuka dan dapat diperdebatkan. Partisipasi publik memungkinkan identifikasi kerugian jangka panjang yang sering diabaikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek, serta memperkuat akuntabilitas atas dampak lintas generasi.

Dalam kebijakan, pendekatan ini menggeser fokus dari “pertumbuhan hijau” yang sempit ke evaluasi apakah kebijakan energi, pangan, dan industri memperluas atau menyempitkan kapabilitas. Investasi pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan dipandang sebagai fondasi keberlanjutan, bukan biaya tambahan. Ketahanan sosial dan ekologis menjadi prasyarat kebebasan, bukan variabel eksternal.

Pembangunan keberlanjutan ala Sen pada akhirnya adalah masalah keadilan antargenerasi yang berpusat pada kebebasan manusia: memastikan bahwa pilihan hidup yang bernilai tidak dikonsumsi habis oleh generasi sekarang.

Functionings

Functionings dalam pemikiran Amartya Sen merujuk pada keadaan dan aktivitas konkret yang membentuk kehidupan seseorang. Ia bukan potensi atau pilihan, melainkan realisasi aktual dari cara hidup tertentu. Menjadi sehat, mampu membaca, memiliki tempat tinggal yang layak, bekerja dengan aman, atau terlibat dalam kehidupan sosial adalah contoh functioning. Dengan demikian, functioning menunjukkan apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan individu, bukan apa yang secara teoritis mungkin terjadi.

Konsep ini penting karena Sen menolak evaluasi kesejahteraan yang hanya berbasis sumber daya atau kepuasan subjektif. Sumber daya tidak memiliki nilai moral dengan sendirinya; nilainya bergantung pada bagaimana sumber daya tersebut terwujud dalam kehidupan nyata. Dua individu dengan pendapatan yang sama bisa memiliki functioning yang sangat berbeda akibat perbedaan kondisi fisik, sosial, atau lingkungan. Karena itu, functioning menjadi titik observasi empiris dari keberhasilan atau kegagalan suatu tatanan sosial.

Functionings juga bersifat plural dan tidak dapat direduksi menjadi satu dimensi tunggal. Kehidupan manusia terdiri dari banyak aspek yang saling terkait, dan kehilangan satu functioning dasar dapat merusak keseluruhan kualitas hidup. Tidak ada hierarki yang sepenuhnya tetap antara berbagai functioning, karena kepentingannya bergantung pada konteks dan nilai yang dinegosiasikan secara sosial.

Dalam hubungan dengan kapabilitas, functioning adalah hasil aktual dari pilihan dalam ruang kebebasan tertentu. Seseorang bisa memiliki kapabilitas luas tetapi merealisasikan functioning yang terbatas karena preferensi pribadi, dan kondisi ini tidak dapat langsung dinilai sebagai ketidakadilan. Ketidakadilan muncul ketika functioning yang rendah disebabkan oleh keterbatasan kapabilitas, bukan oleh pilihan sadar.

Functionings juga memiliki dimensi normatif. Beberapa functioning dipandang sebagai dasar bagi kehidupan bermartabat, seperti kesehatan dasar, nutrisi, dan keamanan. Ketika individu atau kelompok secara sistematis gagal mencapai functioning ini, kegagalan tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan struktural. Evaluasi sosial dan kebijakan publik karenanya perlu melihat pola functioning, bukan hanya akses formal terhadap peluang.

Dalam analisis kebijakan, fokus pada functioning memungkinkan penilaian dampak nyata intervensi sosial. Program pendidikan dinilai dari kemampuan individu membaca dan berpikir kritis, bukan dari jumlah sekolah yang dibangun. Kebijakan kesehatan dinilai dari kondisi kesehatan aktual, bukan dari anggaran yang dialokasikan. Functionings berfungsi sebagai jembatan antara prinsip normatif dan realitas empiris.

Konsep functioning pada akhirnya mengakar pada pandangan bahwa nilai moral suatu masyarakat tercermin dari kehidupan yang benar-benar dijalani oleh anggotanya, bukan dari klaim kebebasan atau kemakmuran yang tidak terwujud.

Pendekatan Kapabilitas

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen menempatkan manusia sebagai agen, bukan sebagai objek kebijakan atau unit statistik. Evaluasi kesejahteraan dan keadilan diarahkan pada kebebasan substantif yang dimiliki individu untuk menentukan cara hidupnya, bukan pada hasil agregat atau kepatuhan terhadap aturan formal.

Kapabilitas dipahami sebagai himpunan kemungkinan nyata yang tersedia bagi seseorang. Yang dinilai bukan pilihan yang akhirnya diambil, melainkan ruang pilihan itu sendiri. Seseorang bisa memilih hidup sederhana, tetapi pilihan tersebut hanya bermakna jika alternatif hidup lain secara realistis tersedia. Di titik ini, kebebasan tidak bersifat nominal, melainkan operasional.

Sen secara eksplisit memisahkan kapabilitas dari functioning. Functioning adalah keadaan aktual seperti sehat, bekerja, atau berpartisipasi sosial. Kapabilitas adalah kebebasan untuk mencapai keadaan-keadaan tersebut. Pembedaan ini memungkinkan evaluasi yang tidak menyamakan hasil dengan pilihan, dan tidak menghukum individu atas keputusan hidup yang diambil secara sadar.

Perbedaan antarindividu menjadi elemen normatif, bukan gangguan analitis. Kondisi fisik, sosial, budaya, dan lingkungan memengaruhi kemampuan seseorang mengonversi sumber daya menjadi kehidupan yang bernilai. Karena itu, distribusi yang tampak setara bisa menghasilkan ketidakadilan substantif. Pendekatan kapabilitas menolak prinsip kesetaraan yang buta terhadap perbedaan kontekstual.

Secara metodologis, Sen menolak daftar kapabilitas yang bersifat final dan universal. Ia berargumen bahwa penentuan apa yang bernilai harus melalui penalaran publik, deliberasi demokratis, dan pertimbangan empiris. Ketertutupan normatif justru berisiko memaksakan nilai tertentu dan menyingkirkan suara kelompok yang terdampak.

Pendekatan ini juga menautkan kebebasan individu dengan institusi sosial dan politik. Kapabilitas tidak muncul secara alami, melainkan dibentuk oleh kebijakan, hukum, norma sosial, dan relasi kekuasaan. Kebebasan politik, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kondisi memungkinkan bagi perluasan kapabilitas lainnya.

Dalam penerapannya, pendekatan kapabilitas menggeser orientasi kebijakan dari pertumbuhan menuju perluasan peluang hidup. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dipahami sebagai ekspansi kebebasan manusia, bukan sebagai instrumen sekunder bagi ekonomi. Keberhasilan pembangunan diukur dari sejauh mana individu memiliki kendali atas hidupnya sendiri.

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen menyusun ulang pertanyaan normatif dasar: bukan seberapa banyak yang dimiliki masyarakat, tetapi seberapa luas kehidupan yang mungkin dijalani oleh anggotanya.

Kapabilitas

Kapabilitas dalam pemikiran Amartya Sen merujuk pada ruang kebebasan nyata yang dimiliki individu untuk mencapai berbagai cara hidup yang bernilai. Ia bukan sekadar hak formal atau peluang abstrak, melainkan himpunan kemungkinan aktual yang secara realistis dapat dipilih dan diwujudkan dalam kondisi sosial tertentu.

Konsep ini memisahkan kebebasan dari hasil. Seseorang dinilai tidak dari apa yang akhirnya ia capai, tetapi dari sejauh mana ia memiliki alternatif hidup yang terbuka. Pilihan hidup hanya bermakna jika alternatif lain benar-benar tersedia. Karena itu, kapabilitas berfungsi sebagai ukuran kebebasan substantif, bukan kebebasan deklaratif.

Kapabilitas juga menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat disimpulkan dari kepemilikan sumber daya. Sumber daya hanyalah sarana; nilainya bergantung pada kemampuan individu mengonversinya menjadi kehidupan yang bermakna. Faktor personal, sosial, dan lingkungan memengaruhi proses konversi ini. Ketika hambatan konversi diabaikan, kesetaraan distribusi justru menghasilkan ketidakadilan substantif.

Berbeda dari pendekatan utilitarian, kapabilitas tidak bergantung pada kepuasan subjektif. Individu yang hidup dalam kondisi tertekan dapat menurunkan ekspektasi dan melaporkan kepuasan tinggi, meskipun ruang kebebasannya sempit. Dengan menilai kapabilitas, evaluasi normatif tidak terjebak pada adaptasi preferensi yang menutupi ketidakadilan.

Kapabilitas bersifat jamak dan kontekstual. Tidak ada satu ukuran tunggal yang mampu menangkap seluruh dimensi kebebasan manusia. Sen dengan sengaja menolak penetapan daftar kapabilitas yang final dan universal. Penentuan apa yang dianggap penting harus terbuka terhadap penalaran publik, perdebatan demokratis, dan bukti empiris, agar tetap sensitif terhadap konteks sosial dan budaya.

Kapabilitas juga terkait erat dengan institusi. Hukum, kebijakan publik, norma sosial, dan relasi kekuasaan membentuk batas dan peluang ruang kebebasan individu. Kebebasan politik, akses informasi, dan perlindungan hukum bukan sekadar nilai instrumental, tetapi bagian dari kapabilitas itu sendiri karena memungkinkan individu mempertahankan dan memperluas peluang hidupnya.

Dalam kerangka kebijakan, memperluas kapabilitas berarti menghilangkan hambatan struktural yang membatasi pilihan hidup, bukan memaksakan hasil tertentu. Negara dinilai berhasil sejauh ia memungkinkan warganya menjadi agen atas hidupnya sendiri.

Konsep kapabilitas menempatkan kebebasan manusia sebagai pusat evaluasi normatif, menjadikan keadilan dan pembangunan sebagai persoalan perluasan pilihan hidup yang nyata.

Kebebasan sebagai Tujuan dan Sarana Pembangunan

Kebebasan menempati posisi ganda: sebagai tujuan intrinsik pembangunan dan sekaligus sebagai sarana utama untuk mencapainya. Pembangunan tidak diukur dari pertumbuhan output atau modernisasi institusi, melainkan dari sejauh mana kebebasan substantif manusia diperluas. Ketika kebebasan meningkat, pembangunan terjadi; ketika kebebasan menyempit, pembangunan secara normatif gagal, meskipun indikator ekonomi membaik.

Sebagai tujuan, kebebasan dipahami sebagai kemampuan nyata individu untuk menentukan dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Ini mencakup kebebasan dari kelaparan, penyakit yang dapat dicegah, ketakutan, dan ketergantungan ekstrem, sekaligus kebebasan untuk berpikir, berbicara, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Nilai kebebasan tidak bergantung pada manfaat instrumentalnya; ia bernilai karena memungkinkan manusia hidup sebagai agen moral dan sosial.

Sebagai sarana, kebebasan berfungsi memperkuat kapabilitas lain dan mencegah kegagalan pembangunan yang besar. Kebebasan politik, kebebasan pers, dan keterbukaan informasi memungkinkan kritik publik terhadap kebijakan yang keliru, mempercepat koreksi, dan mencegah bencana seperti kelaparan massal. Sen menunjukkan bahwa bencana sosial berskala besar jarang terjadi di masyarakat dengan kebebasan politik yang berfungsi, karena penderitaan tidak dapat disembunyikan atau diabaikan.

Kebebasan ekonomi dan sosial juga bersifat saling memperkuat. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan politik. Sebaliknya, ketidakbebasan di satu domain cenderung menular ke domain lain, mempersempit ruang pilihan secara keseluruhan. Karena itu, pembangunan yang menunda kebebasan demi efisiensi dianggap kontradiktif secara normatif dan rapuh secara praktis.

Sen menolak dikotomi antara kebebasan dan pembangunan. Kebebasan bukan hasil akhir yang menunggu tercapainya kemakmuran, melainkan kondisi yang memungkinkan kemakmuran yang berkelanjutan dan adil. Argumen bahwa otoritarianisme diperlukan untuk pertumbuhan ditolak karena mengabaikan biaya manusia dan risiko kegagalan korektif.

Dengan kerangka ini, peran negara bukan mengarahkan hasil hidup warganya, melainkan menciptakan kondisi institusional yang memperluas kebebasan substantif. Evaluasi kebijakan publik harus menilai apakah kebijakan tersebut memperluas atau justru membatasi ruang pilihan manusia.

Pendekatan Pengembangan Manusia

Pendekatan Pengembangan Manusia dalam pemikiran Amartya Sen memandang pembangunan sebagai proses memperluas kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Fokus normatifnya terletak pada manusia sebagai agen, bukan pada akumulasi kekayaan nasional atau efisiensi produksi. Ukuran keberhasilan pembangunan bergeser dari pertumbuhan ekonomi menuju perluasan kebebasan substantif.

Pendekatan ini menolak reduksi pembangunan menjadi peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan diperlakukan sebagai sarana kontingen yang nilainya bergantung pada bagaimana ia dikonversi menjadi kehidupan nyata. Ketika peningkatan pendapatan tidak diikuti oleh perbaikan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan partisipasi sosial, pembangunan dianggap tidak substansial.

Pengembangan manusia menekankan investasi pada kapabilitas dasar. Pendidikan meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak; kesehatan memungkinkan individu menggunakan kebebasan lain; keamanan sosial melindungi dari kerentanan ekstrem yang menghilangkan pilihan hidup. Kapabilitas-kapabilitas ini saling menopang dan membentuk dasar bagi agensi individu.

Pendekatan ini juga memandang ketimpangan sebagai persoalan kebebasan, bukan sekadar distribusi. Ketimpangan yang menutup akses terhadap kapabilitas dasar menciptakan hierarki sosial yang membatasi partisipasi dan kontrol atas hidup sendiri. Karena itu, keadilan pembangunan menuntut perhatian pada kelompok yang mengalami deprivasi kapabilitas paling parah.

Dimensi institusional bersifat menentukan. Hukum, kebijakan publik, dan norma sosial membentuk batas ruang pilihan individu. Demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas bukan pelengkap pembangunan, melainkan mekanisme yang memungkinkan koreksi terhadap kegagalan kebijakan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam praktik pengukuran, pendekatan pengembangan manusia menginspirasi indikator multidimensional seperti Human Development Index, yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indikator ini bukan tujuan akhir, tetapi alat untuk menilai apakah pembangunan memperluas peluang hidup secara luas.

Karya Amartya Kumar Sen

• Collective Choice and Social Welfare (1970)
• Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981)
• Inequality Reexamined (1992)
• Development as Freedom (1999)
• The Idea of Justice (2009)
• Identity and Violence: The Illusion of Destiny (2006)

Referensi

• Sen, A. K. (1981). Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation. Oxford: Oxford University Press.
• Sen, A. K. (1999). Development as freedom. New York, NY: Knopf.
• Sen, A. K. (2009). The idea of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Nussbaum, M. C. (2011). Creating capabilities: The human development approach. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Robeyns, I. (2017). Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined. Cambridge: Open Book Publishers.

FAQ