Dipublikasikan: 2 November 2025
Terakhir diperbarui: 2 November 2025
Dipublikasikan: 2 November 2025
Terakhir diperbarui: 2 November 2025
Raymond Kelvin Nando — Populisme adalah sebuah ideologi sekaligus gaya politik yang menempatkan “rakyat” sebagai pusat moral dan politik, berhadapan dengan “elit” yang dianggap korup, tidak peduli, atau jauh dari kepentingan masyarakat umum. Populisme bukanlah satu ideologi yang kaku, melainkan sebuah pendekatan politik yang dapat muncul dalam berbagai spektrum — baik kiri, kanan, maupun tengah — tergantung konteks sosial dan ekonomi di mana ia tumbuh.
Daftar Isi
Populisme dapat didefinisikan sebagai pandangan politik yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok besar yang saling berlawanan: rakyat yang murni dan elit yang korup, dengan tuntutan agar kekuasaan dikembalikan kepada rakyat.
“Populism is an ideology that considers society to be ultimately separated into two homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure people’ versus ‘the corrupt elite.’”
— Cas Mudde & Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (2017), p. 6
Populisme muncul di berbagai belahan dunia dalam bentuk yang berbeda-beda, dari gerakan kiri yang menentang ketimpangan ekonomi hingga gerakan kanan yang menekankan nasionalisme dan identitas budaya.
Populisme berakar pada keyakinan bahwa rakyat biasa adalah sumber legitimasi politik yang sejati. Ia menolak dominasi elit politik, ekonomi, dan media yang dianggap mengkhianati aspirasi rakyat.
“The people are always wiser and more virtuous than their rulers.”
— Juan Domingo Perón, Peronist Doctrine (1947), p. 21
Retorika populis sering kali menonjolkan solidaritas, keaslian moral, dan perlawanan terhadap kekuasaan yang jauh dari rakyat.
Ciri utama populisme adalah penolakan terhadap elit yang dianggap korup, arogan, dan tidak representatif. Para pemimpin populis menampilkan diri sebagai “suara rakyat” yang berani menentang sistem yang mapan.
“The struggle is not between the left and the right, but between the establishment and the people.”
— Donald Trump, pidato kampanye 2016
Anti-elitisme ini tidak hanya berlaku pada elit politik, tetapi juga terhadap lembaga ekonomi global, media besar, dan birokrasi yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan masyarakat.
Populisme sering kali membutuhkan figur pemimpin karismatik yang mampu mewakili aspirasi rakyat secara emosional. Pemimpin populis cenderung berbicara langsung kepada rakyat dengan bahasa sederhana, simbolik, dan penuh emosi.
“A leader must embody the will of the people, not the interest of the few.”
— Hugo Chávez, Alo Presidente (2003), p. 54
Kepemimpinan semacam ini dapat menguatkan legitimasi rakyat, tetapi juga berpotensi menciptakan kultus individu dan otoritarianisme.
Populisme juga mengandalkan narasi identitas kolektif yang memperkuat solidaritas sosial. Dalam versi kanan, ini bisa berarti nasionalisme atau proteksionisme; sementara dalam versi kiri, bisa berupa solidaritas kelas pekerja atau rakyat tertindas.
“They have the money, we have the people.”
— Hugo Chávez, pidato Caracas, 2004
Identitas ini menjadi fondasi emosional gerakan populis yang menentang kekuatan status quo.
Banyak gerakan populis modern, baik kiri maupun kanan, mengkritik globalisasi karena dianggap menguntungkan elit global dan merugikan kelas menengah serta pekerja lokal. Populisme menuntut kedaulatan ekonomi dan politik, dengan penekanan pada nasionalisme ekonomi atau keadilan sosial.
“The system is rigged against ordinary people.”
— Bernie Sanders, debat pemilihan presiden AS, 2016
Dengan demikian, populisme sering menjadi wadah perlawanan terhadap sistem ekonomi neoliberal dan globalisasi pasar bebas.
Populisme tidak terikat pada satu spektrum ideologi tertentu. Populisme kiri menentang ketimpangan sosial dan korporatisme, sedangkan populisme kanan menekankan nasionalisme dan identitas budaya.
Populisme bisa memperkuat demokrasi dengan menghidupkan kembali partisipasi rakyat, namun bisa juga melemahkannya jika digunakan untuk menyerang lembaga hukum, media bebas, atau mengkultuskan pemimpin.
Faktor utamanya adalah ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan terhadap elit politik, efek globalisasi, serta perasaan keterasingan rakyat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan modern.