Raymond Kelvin Nando — Demokratisme Radikal merupakan ideologi politik yang menekankan pendalaman, perluasan, dan penguatan praktik demokrasi hingga ke semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Ia menolak demokrasi yang hanya bersifat formal dan elektoral, serta menuntut keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan kekuasaan. Ideologi ini lahir dari kritik terhadap liberalisme yang dianggap membatasi demokrasi hanya pada hak suara, serta terhadap sosialisme otoriter yang sering mengekang partisipasi individu.
Daftar Isi
Pengertian Demokratisme Radikal
Demokratisme Radikal dapat diartikan sebagai pandangan politik yang berusaha memperluas prinsip-prinsip demokrasi hingga mencakup struktur ekonomi, sosial, dan budaya, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang benar-benar egaliter dan partisipatif.
Istilah ini berkembang pesat pada akhir abad ke-20, terutama melalui karya Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe dalam Hegemony and Socialist Strategy (1985). Mereka menolak pandangan bahwa demokrasi adalah sistem yang telah selesai, dan menegaskan bahwa demokrasi sejati harus terus diperjuangkan melalui konflik dan perbedaan.
“Demokrasi radikal adalah politik yang mengakui dan merayakan perbedaan, bukan meniadakannya.”
— Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, hlm. 12
Dengan demikian, demokratisme radikal melihat demokrasi bukan sebagai tatanan yang stabil, melainkan sebagai proyek yang terus berkembang melalui negosiasi, antagonisme, dan perjuangan sosial yang terbuka.
Tokoh Demokratisme Radikal
Tokoh-tokoh sentral dalam pemikiran demokratisme radikal meliputi Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Jacques Rancière, Cornel West, dan Sheldon Wolin.
“Demokrasi sejati adalah kondisi di mana yang tak punya bagian menuntut untuk diakui.”
— Jacques Rancière, Disagreement: Politics and Philosophy, hlm. 25
Laclau dan Mouffe mengembangkan teori hegemonik di mana setiap tatanan sosial bersifat sementara dan hasil dari perjuangan makna. Demokrasi radikal, bagi mereka, berarti menjaga ruang bagi konflik dan menolak penutupan terhadap perbedaan.
“Tugas demokrasi bukan menghapus konflik, tetapi mengubahnya menjadi bentuk yang produktif.”
— Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, hlm. 44
Sementara Sheldon Wolin memperkenalkan gagasan demokrasi fugitive, yaitu bentuk demokrasi yang hidup di luar institusi formal dan muncul dalam momen-momen perlawanan rakyat terhadap kekuasaan terpusat.
Prinsip dan Gagasan Utama Demokratisme Radikal
Demokrasi sebagai Proyek Terbuka
Bagi kaum demokratis radikal, demokrasi tidak pernah final. Ia adalah proses yang selalu bergerak melalui perdebatan, negosiasi, dan perjuangan sosial.
“Tidak ada masyarakat yang benar-benar demokratis; yang ada hanyalah masyarakat yang berjuang menjadi lebih demokratis.”
— Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, hlm. 21
Demokrasi harus dipahami sebagai proyek terbuka yang menolak absolutisme ideologis—baik liberal, sosialis, maupun konservatif—dan memberi ruang bagi pluralitas.
Hegemoni dan Antagonisme
Dalam teori demokratisme radikal, hegemoni adalah bentuk kekuasaan yang selalu harus dinegosiasikan. Konflik dan antagonisme bukan ancaman, tetapi sumber vitalitas politik.
“Politik adalah seni mengubah permusuhan menjadi perbedaan.”
— Ernesto Laclau, On Populist Reason, hlm. 38
Kaum demokratis radikal berpendapat bahwa masyarakat tanpa konflik adalah utopia yang menindas. Demokrasi justru harus mengelola konflik agar tidak menjadi kekerasan, tetapi tetap menjadi motor perubahan sosial.
Partisipasi dan Pluralisme
Demokratisme radikal menuntut partisipasi aktif warga negara di semua tingkatan, bukan hanya dalam pemilu. Setiap kelompok sosial memiliki hak untuk menentukan arah kehidupan bersama.
“Demokrasi bukan hanya suara mayoritas, tetapi juga perlindungan terhadap minoritas.”
— Cornel West, Democracy Matters, hlm. 15
Pluralisme, dalam konteks ini, berarti pengakuan terhadap keberagaman identitas, ideologi, dan nilai. Demokrasi yang radikal tidak mencari kesatuan mutlak, melainkan harmoni di tengah perbedaan.
Demokrasi dan Ekonomi
Banyak pemikir demokratis radikal menyoroti bahwa demokrasi sejati tidak dapat tercapai tanpa demokratisasi ekonomi. Ketimpangan ekonomi dianggap menggerogoti partisipasi politik yang sejati.
“Tanpa keadilan ekonomi, demokrasi hanyalah ilusi yang menenangkan hati nurani.”
— Sheldon Wolin, Politics and Vision, hlm. 72
Oleh karena itu, demokratisme radikal sering dikaitkan dengan gagasan ekonomi partisipatif, koperasi rakyat, dan pengelolaan sumber daya secara kolektif.
FAQ
Apakah demokratisme radikal menolak sistem parlementer?
Tidak selalu. Demokratisme radikal tidak menolak lembaga demokrasi formal, tetapi menuntut perluasan partisipasi rakyat di luar mekanisme elektoral yang sempit.
Apa perbedaan demokratisme radikal dengan liberalisme?
Liberalisme menekankan kebebasan individu dan prosedur hukum, sementara demokratisme radikal menekankan partisipasi kolektif, kesetaraan substantif, dan transformasi sosial.
Apakah demokratisme radikal kompatibel dengan sosialisme?
Ya, dalam banyak hal demokratisme radikal beririsan dengan sosialisme demokratis, terutama dalam komitmen terhadap keadilan sosial, namun tetap menolak bentuk sosialisme otoriter.
Referensi
- Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.
- Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. London: Verso.
- Rancière, J. (1999). Disagreement: Politics and Philosophy. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- West, C. (2004). Democracy Matters: Winning the Fight Against Imperialism. New York: Penguin Press.
- Wolin, S. (1960). Politics and Vision. Boston: Little, Brown and Company.
- Norval, A. (2000). Radical Democracy. In The Blackwell Companion to Contemporary Political Philosophy. Oxford: Blackwell.